Sebentar lagi kita akan memilih orang nomor satu yang akan memimpin Indonesia. Orang yang lima tahun kedepan akan memegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Kamu sudah punya calon? Mungkin kalau kamu udah sering melihat media-media online yang gencar memberitakan tentang pilpres 2014, kamu bakalan menemui dua nama besar, antara bapak Joko Widodo dan juga bapak Prabowo Subianto.
 |
| Ilustrasi Politik Dagang Sapi | Sumber : portaldki.com |
Siapa pun jagoanmu, saya harap jangan saling bermusuhan. Jangan mengorbankan persaudaraan hanya karena pandangan politik yang berbeda. Semua boleh saja mempunyai pilihan, namun setidaknya pilihan tersebut harus didasarkan pada hati nurani (upsss....).
Seperti halnya beberapa perbincangan politik yang sedang hangat saat ini. Setelah mengetahui hasil akhir dari rekapitulasi perhitungan suara nasional, partai politik akan membentuk sebuah koalisi untuk memenangkan salah seorang calon. Siapa berkoalisi dengan siapa, dan siapa yang akan menjadi rival politiknya.
Hal Yang Perlu Kamu Perhatikan
Koalisi memang hal yang sah-sah saja. Namun pada umumnya dari koalisi inilah awal politik dagang sapi muncul. Misalkan partai A berkoalisi dengan partai B untuk mendukung calon presiden yang di usung oleh partai A. Tentunya partai B tidak akan mau rugi dengan kesepakatan koalisi ini. Pihaknya pasti akan meminta 'jabatan' paling tidak menteri jika calon dari partai A menang.
Partai A : "Bos, gimana? Siap untuk dikerahkan suaranya kan?"
Partai B : "Santai saja lah, semua dijamin aman. Kita mendukung dari belakang. Tapi jangan lupa ya, kasih dua."
Partai A : "Dua apa nih bos, ane kagak paham"
Partai B : "Dua kursi lah, masak dua meja"
Partai A : "Tenaaaang kalau itu... nanti saya pesankan kursi ukir langsung dari Jepara. Jangankan dua, lima aja saya kasih asalkan saya bisa menang"
Partai B : #2@..?
Saya kira hal tersebut sudah menjadi sebuah rahasia publik dengan jargon "Sama-sama tahu lah". Partai yang mendapatkan suara kecil pasti akan obral sana sini agar mereka mendapatkan kursi di pemerintahan.
Namun ada satu hal yang saya sampaikan, politik dagang sapi seperti ini mempunyai effect yang sangatlah buruk di pemerintahan. Bagaimana tidak, mereka yang akhirnya diajukan sebagai orang yang duduk di kursi tersebut merupakan orang yang tidak tepat. Mungkin bahasanya kurang pas, tapi apa ya yang pas? Pokoknya itu lah..
Saya kasih sedikit contoh nih ya, misalkan saya adalah ahli hukum, namun saya diajukan oleh partai yang saya ikuti sebagai menteri ESDM. Nah, apa yang terjadi? Saya tidak berkompeten di bidang itu, tapi saya disuruh jadi menteri, ya akhirnya "yang penting bapak senang lah".
Bagaimana Seharusnya?
Kalau saya boleh berkomentar sedikit mengenai hal ini, seharusnya kursi menteri jangan melulu orang-orang yang dari parpol. Masih banyak orang di luar parpol yang lebih berkompeten kok. Memilih menteri yang profesional di bidangnya akan sangat lebih menguntungkan. Soalnya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membuat Indonesia lebih baik. Kalau dari "Politik dagang sapi"? Paling ya cuma mikirin harga sapinya.
Setidaknya saya masih berharap pada kondisi yang "ideal" walaupun teramat sangat sulit dilakukan di negeri ini. Namun, kalau tidak dicoba untuk memulai, kapan lagi? Kita pasti tahu lah, "semakin banyak koalisi maka semakin banyak sapi yang dijual"
No Comment to " Koalisi, Berujung Politik Dagang Sapi "